Halo Jambi Sarolangun - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun mengelar rapat paripurna tahap 1 tingkat 3, di Gedung DPRD Sarolangun. Senin (29/04/24) Rapat paripurna tahap 1 tingkat 3 dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Aang Purnama dan Wakil Ketua II Sahrial Gunawan, Dengan agenda mendengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Sarolangun Tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Penjabat Bupati Sarolangun.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Kepala SKPD dilingkungan Pemkab sarolangun, Sekwan DPRD sarolangun, Para fraksi dari partai Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri menyampaikan beberapa laporan pertanggung jawaban atas pertanyaan dan tanggapan dari 8 fraksi partai. Yang masing-masing disampaikan dari fraksi partai Golkar, fraksi partai Demokrat, dari fraksi partai PDIP, fraksi partai PKS, fraksi partai PPP, fraksi partai PKB, fraksi partai PAN dan fraksi partai Gerindra.
Adapun pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar terkait capaian PAD Tahun 2023 sebesar Rp 68.546 lebih yang dinilai lebih kecil dibandingkan capaian Tahun 2022 sebesar Rp 70.760 meliar lebih.
Dari Fraksi Partai Demokrat meminta Pemkab Sarolangun mengawasi keberadaan pabrik atau perusahaan di Kabupaten Sarolangun, melakukan pembenahan potensi wisata, penjelasan rekruitmen P3K Tahun 2023 dan 2024, meminta penjelasan terkait batas waktu jabatan PLH, PLT dan PJ bagi pejabat eselon dilingkungan Pemkab Sarolangun. Meminta penjelasan terkait kekosongan pejabat eselon II, III dan IV serta pengaruh surat ederan Mendagri tentang larangan mutasi jabatan. Fraksi PDIP juga meminta penjelasan realisasi PAD yang mencapai 102,24% dan PAD sektor-sektor yang mengalami kenaikan realisasi signifikan dan meminta penjelasan tentang LKPJLKPJ yang menitikberatkan pada kajian input, output dan outcome kajian. Fraksi PKS meminta penjelasan tentang PPNS di satuan Pol PP, meminta kantor arsip daerah melakukan dokumentasi daerah, meminta penyusunan APBD disusun secara akurat dan optimal, dan meminta penjelasan tentang tindaklanjut temuan BPK Tahun 2022.
Kemudian Fraksi PPP meminta adanya peningkatan pelayanan publik terutama pada bidang kesehatan , infrastruktur jalan, pendidikan dan pelayanan umum. Meminta Pemkab fokus pada RPJMD yang telah disusun dan mengulas perubahan kantor Kesbangpol menjadi badan.
Fraksi PKB meminta penjelasan tentang potensi PAD serta antisipasi kebocoran PAD dan meminta penyerapan PAD dioptimalkan dan Fraksi PAN memberikan saran kepada Diknas agar membuat data base bagi sekolah yang akan direhabilitasi, yang dilakukan selaras dan merata.
Meminta adanya pengendalian kenaikan harga sembako, meminta penggunaan anggaran secara bijak dan memprioritaskan kebutuhan utama. Fraksi Partai Gerindra meminta OPD kreatif dalam menciptakan PAD baru dan mengembangkan PAD yang telah ada dan meminta penjelasan tentang penyerapan anggaran. Atas tanggapan dan pandangan yang disampaikan 8 fraksi tersebut,dijawab secara rinci oleh Pejabat Bupati Bachril Bakri yang mendapat apluse dari anggota dewan yang hadir. (Gun)